Data merupakan dasar dari setiap pengambilan keputusan. Tanpa data yang akurat, perencanaan bisa keliru, evaluasi sulit dilakukan, bahkan program pembangunan berpotensi tidak tepat sasaran. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram, I Nyoman Suwandiasa, saat membuka acara Bimbingan Teknis Perancangan Instrumen dan Metode Pengumpulan Data bagi 45 penyuluh dan pengumpul data dari Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Mataram, yang berlangsung di Aula Lantai III, Kantor Wali Kota Mataram, pada Selasa (30/09/2025).
“Ada satu hal yang perlu berulang kali saya sampaikan, *‘Tanpa data, Anda hanya orang yang beropini’,” ungkapnya. Lebih lanjut, Kepala Diskominfo tersebut menambahkan bahwa di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat menuntut data yang dapat dipercaya, mudah diakses, dan bermanfaat. Karena itu, data tidak lagi dianggap sekadar laporan rutin, tetapi sudah menjadi aset strategis bagi pemerintah daerah.
Pengumpulan data di lapangan, lanjutnya, sering menghadapi banyak tantangan. Misalnya, kuesioner yang kurang tepat sasaran sehingga informasi yang diperoleh tidak sesuai kebutuhan, cara penyuluh atau petugas dalam mewawancarai responden yang masih beragam sehingga menghasilkan data yang tidak seragam, hingga kendala teknis seperti keterbatasan waktu, akses lokasi, maupun literasi digital di masyarakat.
“Oleh karena itu, kegiatan bimtek ini sangat penting. Dengan desain kuesioner yang baik, kita bisa memperoleh data yang relevan dan tepat guna. Dengan metode pengumpulan data yang benar, kita bisa menjaga keandalan dan validitas data. Mari jadikan kegiatan ini sebagai momentum memperkuat sinergi lintas sektor untuk mewujudkan data sektoral yang lebih berkualitas, terpadu, dan bermanfaat bagi pembangunan Kota Mataram,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram, Mohammad Reza Nugraha Kusumowinoto, mengatakan bahwa kebijakan yang baik bersumber dari data yang berkualitas. Data berkualitas, ujarnya, merupakan tanggung jawab bersama, terutama para penyuluh sebagai ujung tombak di lapangan. “Ingatlah bahwa data ini akan menjadi dasar kebijakan yang digunakan pimpinan daerah. Jangan sampai kita lalai atau meremehkan, sehingga data yang salah akan menghasilkan informasi keliru dan melahirkan kebijakan yang salah. Mari kita renungkan, bahwa data yang kita hasilkan harus benar-benar berkualitas agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” tegasnya.
Kepala BPS juga menjelaskan adanya satu model yang menunjukkan hubungan antara data, informasi, pengetahuan (knowledge), dan kebijakan (wisdom). Menurutnya, terdapat hierarki yang harus dipahami: data baru dapat bermakna ketika diberikan referensi. Data yang diberi referensi kemudian menjadi informasi yang berguna.
“Ketika kita memaknai data tanpa menambahkan informasi dan pengetahuan, maka akan terjadi kesalahan dalam menyerap informasi maupun dalam mengambil kesimpulan. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan ini, peningkatan kualitas data sektoral merupakan prioritas utama dalam menentukan kebijakan yang tepat sasaran,” tutupnya.
